FGD Penyusunan Undang-Undang Sisdiknas Bersama Badan Keahlian DPR RI Kerjasama dengan Kampus UPI di Serang

Serang, (UPI). Kepala Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) dalam Rangka Penyusunan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bekerjasama dengan Kampus UPI di Serang melalui pertemuan luring bertempat di Aula Timur Kampus UPI di Serang serta secara daring via zoom meetingKamis Pagi (18/02). 

Acara tersebut menghadirkan narasumber dari Kampus UPI di Serang, yaitu Bapak Drs. H. Herli Salim,M.Ed., Ph.D selaku Direktur Kampus UPI di Serang dan Wakil Direktur Kampus UPI di Serang, Bapak Dr. Encep Supriatna, M.Pd. 

Selain itu, hadir juga narasumber yang merupakan perwakilan dari program studi (prodi) yang ada di lingkungan Kampus UPI di Serang, yaitu Ibu Dr. Yulianti Fitriani, S.Pd., M.Sn. dari prodi PGPAUD.

Acara dimulai dengan pembukaan yang dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne UPI. Kemudian, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Badan Keahlian DPR RI, Bapak Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. 

"Kami melakukan pengumpulan data atau proses perumusan dalam tahapan penyusunan tentang UU Sisdiknas. Badan keahlian disini adalah sistem yang mendukung DPR sehingga perlu ada tim yang mendukung anggota dewan. Kualitas dari setiap instansi menjadi yang terbaik dalam menyerap aspirasi masyarakat. Kami berusaha merumuskan hasil riset, masukan dari masyarakat dan lainnya. Terlebih untuk solusi semua masalah pendidikan," ujar Bapak Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. dalam sambutannya.

Dalam pemaparan materi, Drs. H. Herli Salim, M.Ed., Ph.D menjelaskan sejarah kurikulum Indonesia, dan menawarkan ide terkait public private partnership, implementasi pembelajaran daring, dikotomi sekolah negeri dan swasta, penguatan pendidikan karakter dan kepribadian dalam kurikulum pendidikan dan penambahan muatan lain, seperti memasukkan kembali bahasa inggris ke dalam kurikulum, memasukkan sejarah lokal ke dalam KD mata pelajaran IPS di Sekolah Dasar, penyeragaman format susunan RPP, penggunaan teknologi dan kelembagaan SD teaching school di LPTK untuk memperkuat praktik perguruan tinggi keguruan. 

Menurutnya, "blueprint yang kami tawarkan kepada badan keahlian adalah berbasis pada web technology artinya pembelajaran
yang berbasis internet dan teknologi."

Dalam pemaparan materi lainnya, Dr. Encep Supriatna, M.Pd. menyampaikan bahwa terdapat beberapa isu krusial tentang
pendidikan di Indonesia, antara lain dikotomi sekolah negeri dan swasta, aturan pembelajaran di wilayah 3T, pendidikan khusus, PPG, pengelolaan perguruan tinggi serta aturan tentang pembelajaran daring/PJJ.

Pemateri terakhir disampaikan Ibu Dr. Yulianti Fitriani, S.Pd., M.Sn. Menurut beliau, beberapa kebijakan perlu diambil seperti instrumen pendukung MBKM, sistem pembayaran, hingga kebijakan rekrutmen ASN bagi guru-guru PAUD. 

Acara yang digelar secara virtual dan tatap muka ini dimoderatori oleh Bapak Dr. Deri Hendriawan, M.Pd. dan dipandu langsung oleh Ibu Fatihaturosyidah, M.Pd.

Dalam kesempatan diskusi, Ibu Arrista Trimaya, S.H., M.H selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya menyampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan dalam forum FGD ini hasilnya akan dibuat laporan terkait pasal-pasal yang bermasalah, bertentangan dan tumpang tindih di dalam UU sisdiknas dan selanjutnya akan menjadi agenda diskusi dengan anggota DPR RI komisi 10 yang menangani bidang pendidikan. Hasil diskusi tersebut nantinya akan disampaikan kepada pemerintah pusat dan selanjutnya dilakukan revisi Undang-undang. 

Pengumpulan data melalui FGD ini juga membahas bagaimana pandangan UPI khususnya Kampus UPI Serang, jika perubahan RUU Sisdiknas melalui pendekatan Omnibus Law. Tentunya UPI Serang mendukung wacana revisi UU tersebut dan berharap bahwa UU sisdiknas yang belum harmonis pengontrolan penyelenggaraan pendidikan dapat diselesaikan dengan Omnibus Law.  [HN/TW]

Editor: Hana Azalia